Jawaban & Tanggapan Bupati Tasikmalaya.Terhadap Pemandangan Umum.Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tasikmalaya.Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.Tahun 2025-2029 "
Targetinfo news
SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA.(03/10/2025). Wakil Bupati H. Asep Sopari Al'ayubi mewakili Bupati H. Cecep Nurul Yakin yang berhalangan hadir pada Rapat Paripurna yang diselenggarakan pada hari kamis (02/10), bertempat di gedung DPRD di komplek perkantoran sekretariat daerah jalan bojongkoneng Singaparana.
Dalam jawabannya Bupati yang dibacakan wakil, mengatakan bahwa pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi dprd kabupaten tasikmalaya yang telah memberikan pemandangan umum terhadap penjelasan bupati mengenai ranperda tentang rpjmd tahun 2025-2029. sehubungan hal tersebut, izinkan kami menyampaikan jawaban atas pemandangan umum yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi dprd kabupaten tasikmalaya.
1. fraksi gerindra
menanggapi pemandangan umum fraksi gerindra, kami sampaikan hal hal sebagai berikut.
1. frasa “religius/islami” dalam visi rpjmd kabupaten tasikmalaya merupakan fondasi moral, etika, dan modal sosial yang memperkuat pembangunan lima tahun ke depan. nilai-nilai ini dimaknai sebagai sikap hidup yang berlandaskan ketakwaan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan kepedulian sosial. dengan landasan tersebut, setiap kebijakan pembangunan diarahkan tidak hanya pada capaian fisik, tetapi juga pada keadilan sosial, martabat manusia, gotong royong, serta karakter masyarakat yang berakhlak, terbuka, dan toleran,
Dalam konteks rpjmd, nilai religius/islami menjadi dasar untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang maju, adil, dan makmur, dengan hasil nyata bagi masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun infrastruktur. visi ini merupakan ikhtiar bersama untuk menghadirkan kemajuan yang bermartabat dan berkeadilan.
2. langkah strategis yang akan dilakukan untuk mencapai religius/islami kabupaten tasikmalaya yaitu dengan menerapkan nilai-nilai kesalehan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari kesalehan individual dan kesalehan sosial.
3. terkait cakupan jkn di kabupaten tasikmalaya per 01 september 2025 adalah 96,03% dengan jumlah keaktifan kepesertaan 57,71%. upaya yang akan dilakukan diantaranya dengan meningkatkan keaktifan kepesertaan jkn dengan mengoptimalkan pembiayaan yang bersumber dari apbd, bantuan keuangan provinsi jawa barat dan apbn serta melakukan verifikasi dan validasi data tunggal sosial ekonomi nasional (dtsen) secara berkala.
Kekurangan dokter dan tenaga ahli di puskesmas akan dipenuhi secara bertahap dengan memanfaatkan pemberian kuota casn yang diberikan pemerintah pusat dan mengoptimalkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dokter dan tenaga ahli melalui anggaran blud.
4. langkah konkrit yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan memenuhi utilitas sekolah dengan cara mengoptimalkan pembiayaan yang bersumber dari apbd, bantuan keuangan provinsi jawa barat dan apbn (dak fisik).
5. kawasan pertanian dikembangkan berdasarkan komoditas unggulan daerah. komoditas unggulan yang diprioritaskan meliputi: padi organik, kelapa, manggis, kopi, teh dan aren sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah dan rpjpd serta diselaraskan dengan program nasional dan provinsi. kawasan pertanian komoditas unggulan dikembangkan dengan intensifikasi dan hilirisasi melalui industri pengolahan. selain meningkatkan kapasitas kelompok tani, kawasan pertanian akan dikembangkan dengan mengundang keterlibatan investor dalam upaya pengembangan agroindustri.
6. langkah strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjadikan daerah atau kabupaten yang mandiri, yaitu dengan peningkatan pad yang signifikan melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/bumd dan optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah.
7. untuk meningkatkan penghasilan bumd dilakukan upaya antara lain efisiensi dan efektivitas pengelolaan bumd, transparansi dan akuntabiltas, meningkatkan kualitas layanan, diversifikasi usaha, kerjasama dengan pihak lain, pengembangan sumber daya manusia, dan penerapan teknologi.
8. langkah untuk pengembangan koperasi dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan koperasi.
9. terkait pengisian jabatan yang sesuai dengan kapasitas dan disiplin keilmuan sudah dilaksanakan melalui penerapan manajemen talenta sebagaimana kebijakan yang ditetapkan oleh kementerian pan-rb dan dilaksanakan secara teknis oleh badan kepegawaian negara (bkn).
2. fraksi golkar
menanggapi pemandangan umum fraksi golkar, kami sampaikan bahwa:
1. Evaluasi rpjmd tahun 2021-2026 telah disusun dan dituangkan dalam bab ii rancangan akhir rpjmd kabupaten tasikmalaya tahun 2025-2029 berupa capaian indikator kinerja per urusan sampai dengan tahun 2024 dan menjadi salah satu dasar perumusan masalah dan isu strategis.
2. arah kebijakan dan strategi dalam rpjmd tahun 2025-2029 telah disusun berdasarkan isu strategis per misi yang akan menjadi solusi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
3. proyeksi pendanaan pembangunan telah disusun berdasarkan prognosis dana transfer pusat ke daerah yang cenderung menurun serta pendapatan asli daerah pada kurun waktu 5 tahun sebelumnya. adapun proyeksi pendanaan pembangunan yang terkesan hati-hati hal ini didasarkan pada kebijakan keuangan pusat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dalam 5 tahun kedepan dengan mengedepankan prinsip mitigasi risiko dan prinsip kehati-hatian (prudent principle).
4. kami sampaikan apresiasi terhadap saran dan masukan bahwa pelaksanaan program setiap misi harus didukung dengan indikator kinerja kinerja yang jelas dan berorientasi pada hasil, mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, tepat sasaran, berkelanjutan, dan mengangkat martabat masyarakat miskin.
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai pada misi kelima dan memastikan pelaksanaan setiap program pada setiap misi, akan dilakukan evaluasi berkala sesuai mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. fraksi partai amanat nasional (pan)
menanggapi pandangan umum fraksi pan terkait ipm yang masih rendah, tingkat kemiskinan masih tinggi, dan infrastruktur dasar yang perlu perbaikan, strategi pemerintah daerah dalam rpjmd melalui:
1. pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas guru, serta program kesehatan preventif dan kuratif.
2. penguatan umkm, pemberian akses modal, penyediaan lapangan kerja melalui investasi produktif, serta bantuan sosial yang tepat sasaran.
3. peningkatan infrastruktur melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan, irigasi, sarana pendidikan, dan fasilitas kesehatan.
Selanjutnya, terkait indeks inovasi daerah yang masih tertinggal, langkah yang kami siapkan adalah:
1. mendorong digitalisasi layanan publik.
2. meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan inovasi.
3. memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam penciptaan inovasi lokal.
4. fraksi demokrat restorasi
kami sependapat bahwa pemerintah daerah menyambut baik dan sejalan dengan rekomendasi dari fraksi demokrat restorasi. pemerintah daerah berkomitmen untuk menjabarkan misi, tujuan, dan sasaran pembangunan ke dalam program yang terukur dan tepat sasaran, memperkuat layanan dasar masyarakat, mendorong pengembangan ekonomi daerah yang inklusif, mempercepat pembangunan desa berbasis potensi lokal sehingga desa benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan daerah, serta melaksanakan pengentasan kemiskinan secara komprehensif. di samping itu, peningkatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan keterbukaan ruang partisipasi masyarakat akan terus ditingkatkan, sehingga visi “tasikmalaya yang religius/islami, maju, adil, dan makmur” dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.
5. fraksi partai kebangkitan bangsa (pkb)
menanggapi pandangan umum fraksi pkb, kami sepakat bahwa penyusunan pembahasan ranperda ini dilakukan dengan cermat, akurat, partisipatif, komprehensif, sistematis dan detail. berkaitan dengan hal tersebut, kami telah melakukan tahapan forum konsultasi publik, penyepakatan rancangan awal dengan dprd, musrenbang, reviu apip, serta harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap ranperda rpjmd kabupaten tasikmalaya tahun 2025-2029 dengan kanwil kemenkum provinsi jawa barat untuk memastikan bahwa ranperda ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatasnya.
Berkaitan dengan menurunnya dana transfer pusat ke daerah, akan dilaksanakan efisiensi anggaran, menggali potensi pendapatan baru, mengoptimalkan peran bumd, memanfaatkan program prioritas pemeintah pusat di daerah, mendorong inovasi .
Sesuai potensi daerah, serta pemanfaatan aset dearah melalui kerjasama dengan pihak swasta.
pembangunan infrastruktur layanan dasar kesehatan seperti rumah sakit sudah menjadi salah satu program prioritas yaitu “rumah sakit baru harapan baru” dengan rencana pembangunan tiga rumah sakit.
Selanjutnya, rencana pembangunan pasar dan terminal baru di padakembang memerlukan biaya yang sangat besar sehingga membutuhkan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat. semua persyaratan teknis untuk pengusulan bantuan telah dipenuhi.
Perhatian terhadap pondok pesantren dan madrasah takmiliyah, akan diwujudkan melalui berbagai kebijakan program pada rpjmd, salah satunya melalui program “santri maju, santri mampu”.
Selanjutnya, perhatian terhadap ipm dan kemiskinan diwujudkan dalam program pada rpjmd, salah satunya melalui program “satu desa satu sarjana”, “rumah sakit harapan baru”, dan program lainnya.
terkait dukungan terhadap program strategis nasional koperasi merah putih, kabupaten tasikmalaya akan melaksanakan penguatan kelembagaan koperasi dan peningkatan kapasitas sdm. sedangkan untuk program strategis nasional ketahanan pangan diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian dan perikanan, intensifikasi produksi dan produktivitas perluasan pasar hasil pertanian dan perikanan, serta perluasan akses pembiayaan.
Rencana pembiayaan alternatif berupa pinjaman daerah didasarkan pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk merealisasikan program prioritas berupa peningkatan kualitas infrastruktur jalan selama dua tahun. pembayaran pinjaman daerah dan bunga nya sampai dengan tahun 2030 bersumber dari opsen pajak kendaraan bermotor.
6. fraksi pdi perjuangan.
1. menanggapi terkait keterbatasan fiskal, pemerintah daerah berkomitmen untuk memfokuskan anggaran pada program yang berkaitan langsung dengan spm, melakukan efisiensi belanja melalui digitalisasi layanan, integrasi program, serta pengurangan kegiatan nonprioritas. di samping itu, kami juga mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah dan menggali pendanaan alternatif melalui dukungan pemerintah pusat maupun provinsi, csr, serta kerja sama dengan pihak ketiga.
2. Menanggapi adanya tumpang tindih antara program kegiatan dengan tugas pemerintah daerah, perlu kami sampaikan bahwa program dalam rpjmd sudah disusun berdasarkan kepmendagri 900.1-2850 tahun 2025 dan disesuaikan dengan pembagian urusan pemerintah daerah berdasarkan uu no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
3. dalam menyikapi bonus demografi, dilakukan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu dasar atau fondasi, transformasi ekonomi dan sosial dengan didukung penguatan kapasitas berbasis potensi lokal serta digitalisasi pelayanan publik.
4. untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya didukung dengan mewujudkan pemerintahan berbasis digital, optimalisasi command center, peningkatan pelayanan publik berbasis digital dan pembangunan mall pelayanan publik (mpp).
5. berkaitan dengan pengurangan anggaran hibah, hal ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah sebagaimana instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd tahun anggaran 2025.
6. dalam melaksanakan pengawasan program makan bergizi gratis (mbg) kami sudah membentuk satuan tugas percepatan penyelenggaraan program mbg.
7. terkait program ketahanan pangan, strategi yang dilakukan yaitu meningkatan produksi dan penguatan cadangan pangan, stabilisasi harga pangan melalui gerakan pangan murah, diversifikasi pangan berbasis potensi lokal, meningkatkan pemerataan distribusi pangan untuk meminimalisir daerah rawan pangan, dan mengawasi mutu dan keamanan pangan segar.
8. mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap perda nomor 4 tahun 2016 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai amanat dari undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
9. untuk mengantisipasi proyeksi defisit air pemerintah daerah mempunyai strategi antara lain meningkatkan jaringan infrastruktur sumber daya air, perlindungan sumber daya air dengan upaya pemeliharaan kelangsungan fungsi air dan daerah tangkapan air, perencanaan pengelolaan sumber air dan pembangunan, pemanfaatan lahan pada sumber air.
10. kami sepakat bahwa pengelolaan persampahan masih perlu diperkuat, pemerintah daerah berupaya mengoptimalisasikan pelayanan pengelolaan sampah dengan strategi yaitu membangun infrastruktur pengelolaan sampah nangkaleah dan pengadaan sarana pendukungnya.
11. stratgi peningkatan ketahanan daerah untuk pengurangan risiko bencana telah diprogramkan melalui upaya mitigasi bencana dan memperkuat sistem peringatan dini dengan melibatkan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana.
7. fraksi ppp-pks.
Menanggapi pandangan umum fraksi ppp-pks, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. terkait dengan kebijakan bidang kesehatan dan pendidikan, pemerintah kabupaten tasikmalaya akan memprioritaskan peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama melalui pengembangan puskesmas dan pustu di setiap desa. sedangkan dalam bidang pendidikan keagamaan, pemerintah kabupaten tasikmalaya akan mendukung dengan berbagai program seperti program santri maju, santri mampu.
2. selanjutnya, terkait dengan kebijakan pembangunan ekonomi selama 5 tahun akan diarahkan pada peningkatan daya saing umkm dan industri serta peningkatan investasi dan kesempatan kerja.
3. terkait dengan program penanggulangan kemiskinan akan diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meminimalisir kantong kantong kemiskinan.
4. selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan persampahan, pemerintah kabupaten tasikmalaya akan membangun tempat pengelolaan sampah terpadu (tpst) nangkaleah.
5. penyusunan dokumen perencanaan, rancangan akhir rpjmd telah dilengkapi dengan kerangka pendanaan indikatif dalam bentuk proyeksi kerangka pendanaan tahun 2026-2030.
Bupati dalam mengakhiri tanggapan yang dibacakan wakil buoati, mengatakan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat kabupaten tasikmalaya. semoga allah swt senantiasa memberikan kemudahan dan meridhoi atas segala upaya kita.
IWAN SINGADINATA
(KONTRIBUTOR BERITA DAERAH)
#KETUADPRDKABTASIKMALAYA
#BUPATITASIKMALAYA
#PARAWAKILKETUADPRD
#WAKILBUPATIASEPSOPARIALAYUBI
#FORKOPIMDAKABUPATENTASIKMALAYA
#ASNKABUPATENTASIKMALAYA
#KOMINFOKABUPATENTASIKMALAYA
#PUBLIK,#INDONESIANTOPOFTHEWORLD,#FYPVIRAL,#SEMUAORANG