Pemberdayaan UMKM Akan Menjadi Prioritas Pembangunan Ekonomi Daerah ke Depan
Targetinfo
Tasikmalaya, Jawa Barat — Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus mendorong transformasi ekonomi berbasis kerakyatan melalui program UMKM Naik Kelas 2025. Program tersebut secara resmi diluncurkan pada Selasa, 22 Juli 2025, melalui seremoni pembukaan dan sesi literasi keuangan yang digelar di Gedung Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya.
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai elemen strategis, mulai dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan DiskUk Jabar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank BJB, hingga pelaku usaha dari 39 kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
Wakil Bupati Tasikmalaya, H. Asep Sopari Al-Ayubi, yang hadir dan membuka acara, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal.
“Program ini penting dan perlu dikawal dengan pendampingan berkelanjutan agar dampaknya nyata. Tahun depan, kami akan luncurkan skema kredit tanpa bunga melalui kerja sama dengan bank daerah,” ujar Asep dalam sambutannya.
Ia menegaskan, pemberdayaan UMKM akan menjadi prioritas pembangunan ekonomi daerah ke depan.
Perkuat Ekosistem, Siapkan SDM UMKM Unggul
Mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat, Kabid Pengembangan UKM Moch Danny Fulton memaparkan bahwa program ini dirancang untuk menguatkan ekosistem UMKM dari berbagai sisi — mulai dari legalitas usaha, kualitas produk, pemasaran, hingga manajemen keuangan.
Dalam kegiatan pembukaan, turut digelar sesi literasi keuangan oleh OJK dan Bank BJB serta pameran produk UMKM unggulan dari berbagai sektor. Tak hanya itu, penandatanganan kerja sama antara Universitas Mayasari Bakti dan Koordinator Daerah (Korda) UMKM Naik Kelas turut memperkuat upaya peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha.
"Telah opening ceremony dari kegiatan UMKM naik kelas Kabupaten Tasikmalaya adalah program dari dinas koperasi usaha kecil provinsi Jawa Barat di mana memfasilitasi para UMKM untuk lebih grow up 1 di bidang omset atau pendapatannya kedua dari bidang perizinannya terus ketiga dari segi sdmnya ," Yuli Yanti Selaku Pendamping Program UMKM naik kelas Diskuk Jabar
Hadir mulai dari Selatan Kabupaten Tasikmalaya sampai ke timur jadi dari 39 Kecamatan ini semua mewakili harapannya Semoga menjadi jiroh atau jembatan utama bagi para pelaku usaha supaya bisa naik kelas dalam segi bisnisnya dan harapan kami juga Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mendukung penuh untuk kegiatan ini karena sinerginya kegiatan provinsi dengan Kabupaten senantiasa akan menghasilkan satu karya yang lebih baik," jelas Yuli
Seleksi peserta pun dilakukan secara ketat. Rian Andriana Putra, pendamping wilayah selatan, menyebut bahwa hanya pelaku usaha produktif berusia maksimal 45 tahun dan beromzet minimal Rp100 juta per tahun yang bisa lolos.
Rian menyampaikan ",Program Mandiri, Pendamping Program UMKM Naik Kelas wilayah Tasikmalaya. bahwa seluruh rangkaian program dilaksanakan secara mandiri, Operasional kegiatannya tidak difasilitasi APBD + APBN, Tapi support dari Pemerintah Kab. Tasikmalaya melalui Diskopkumindag yang memfasilitasi terbitnya legalitas melalui Diskopkumindag diantaranya fasilitas Hak Kekayaan Intelektual ( Haki ) kemenkumham.
“Targetnya, setiap angkatan melahirkan Sareng target angkatan tahun sebelumnya yang siap expor 2-3 orang per pendamping dari 20 orang data UMKM potensi Usaha ekspor. Tahun lalu, produk parut kelapa binaan kami berhasil menembus pasar Amerika,” ungkap Rian.
Namun demikian, ia tak menampik bahwa pelaku UMKM, khususnya di sektor makanan olahan, masih menghadapi kendala perizinan yang rumit.
“Produk makanan butuh minimal lima hingga enam perizinan. Pendampingan dari pemerintah sangat dibutuhkan agar mereka tak terhambat di tengah jalan,” tambahnya.
Harapan Pelaku Usaha: Permudah Akses, Perluas Pasar
Sementara itu, Debi — produsen dodol sirsak asal Singaparna — menyoroti kendala dalam sistem distribusi yang banyak mengandalkan konsinyasi, sehingga pelaku usaha kecil kesulitan menjual produk mereka ke toko.
“Modal terbatas, sementara barang harus masuk dulu baru dibayar. Kalau seperti ini terus, usaha kami jadi tidak bisa berkembang,” keluhnya.
Ia berharap kegiatan seperti ini rutin digelar dan tidak hanya fokus pada pelatihan, tetapi juga membuka akses ke pasar yang lebih luas.
“Minimal bisa tembus pasar nasional dulu. Kalau pasar meluas, produksi bisa meningkat, dan itu sangat kami harapkan,” ujarnya.
Sinergi Daerah dan Masa Depan UMKM
Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mendorong UMKM naik kelas. Para pendamping berharap program ini terus mendapatkan dukungan fasilitas yang saat ini sudah bisa diakses secara gratis.
Dengan semangat kolaborasi, program UMKM Naik Kelas 2025 diharapkan tidak hanya menjadi simbol pemberdayaan, tetapi benar-benar menjadi kendaraan transformasi ekonomi daerah — dari lokal, menuju nasional, bahkan global. (Aris)